nusakini.com-Jakarta-Pemerintah Indonesia berharap mendapatkan kabar baik dari Pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji 1441H/2020M. Harapan ini diungkapkan Menteri Agama Fachrul Razi saat menerima pengurus Dewan Pimpinan Pusat Silaturahmi Umrah dan Haji Indonesia (SAHI), di Kantor Kementerian Agama, Jakarta.  

"Kita berharap awal bulan Syawal sudah ada kabar dari Pemerintah Arab Saudi, kalau oke, berarti persiapan pelaksanaan haji aman," kata Menag Fachrul, Rabu (11/03).  

Menag menyampaikan, meski saat ini Pemerintah Arab Saudi memberlakukan kebijakan penangguhan sementara akses masuk untuk mengantisipasi penyebaran Corona, Kemenag tetap melaksanakan persiapan pelaksanaan haji yang telah dimulai sejak awal tahun 2020 ini.  

"Tim perumahan haji sampai saat ini masih berada di Arab Saudi untuk melakukan persiapan. Semoga segera selesai wabah (corona Covid-19) ini, dan pelaksanaan haji bisa berjalan baik," ungkapnya.  

Menag pun mengaku optimis kondisi Arab Saudi akan terus membaik. Keyakinannya ini didasarkan pada laporan dari Konjen RI di Arab Saudi yang mengatakan kondisi masjidil Haram saat ini masih relatif ramai.  

  "Dari laporan Konjen RI di Arab Saudi yang kami terima, situasi Masjidil Haram masih relatif ramai. semoga terus membaik," imbuh Menag. 

• Konsul Haji: Izin Pembukaan Umrah Belum Diumumkan Secara Resmi oleh Saudi
• KJRI dan Kementerian Haji Saudi akan Bahas Umrah 1442H
• Haji Selesai, Konsul KJRI Jeddah Pantau Kebijakan Pembukaan Umrah
• Saudi Tahan Ribuan Jemaah Haji Ilegal, KJRI: Tidak Ada WNI
• Jemaah Ambil Nafar Awal, Haji 1441H Selesai 2 Agustus

Sementara, Ketua Umum DPP SAHI Abdul Khaliq menyampaikan organisasi yang dipimpinnya siap terlibat untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji. Ia pun menyampaikan SAHI telah menyusun tiga program prioritas untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji.  

"Pertama, ingin memberikan nilai tambah pada ibadah haji agar pelayanan menjadi lebih baik, kemudian persiapan pembinaan dan pembimbingan ibadah haji dan umrah menjadi lebih baik. Termasuk di dalamnya adalah meningkatkan kualitas ibadahnya sendiri," tutur Abdul Khaliq. 

Program kedua SAHI ingin mengukuhkan diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Sedangkan program ketiga adalah akan melakukan program pemberdayaan ekonomi umat. Sebut saja mengembangkan ekonomi syariah, lalu usaha mikro, kecil, dan menengah. 

Dalam rangka mewujudkan program prioritas tersebut, DPP SAHI membentuk bidang bidang tugas yakni bidang pusat informasi haji, bidang kemabruran haji meliputi dakwah khusus manasik haji, membentuk lembaga sertifikasi pembimbing haji dan umrah, bidang ideologi dan bela negara sebagai dukungan kepada pemerintah untuk menangkal faham faham radikalisme, serta bidang pemberdayaan ekonomi yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji. 

"Kami berharap antara SAHI dan Kemenag terjalin sinergi untuk penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun 2020," kata Abdul. 

SAHI sendiri merupakan organisasi yang terbentuk sejak 2019 atas rekomendasi ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat itu, KH Ma'ruf Amin. Saat ini SAHI sudah mempunyai dewan perwakilan wilayah (DPW) di 22 provinsi. 

Mendampingi Menteri Agama menerima pengurus DPP SAHI, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Arfi Hatim dan Kepalal Biro Humas, Data dan Informasi, Suhaili.(p/ab)